Pemerintah Belanda harus menyempitkan ruang gerak dan pengaruh
Islam. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama kebudayaan Indonesia Belanda. Ini
dapat dimulai dengan memperalat golongan priyayi yang selalu berdekatan dengan
pemerintah, karena kebanyakan menjabat sebagai PAMONG PRAIA. Untuk memperlancar
usaha tersebut dengan mendidik golongan priyayi dengan pendidikan barat (lihat.
J. Benda: The Crescent and the Rising Sun).
Pemerintah harus membantu
menghidupkan golongan pemangku adat. Karena mereka ini akan menentang Islam.
Pertentangan ini disebabkan lembaga adat dibentuk oleh tradisi lokal, sedangkan
Islam bersifat universal. Kondisi ini memudahkan pemerintah kerjasama dengan
Golongan Pemangku Adat.
Dalam menghadapi Perang Aceh, Snouck menasihatkan
supaya dijalankan Operasi Militer ke daerah pedalaman dan “menindak secara keras
para ulama-ulama yang berada di kampung-kampung serta jangan diberi kesempatan
para ulama menyusun kekuatannya dengan membentuk santrinya sebagai pasukan
sukarela”. Terhadap “orang Islam yang awam” pemerintah harus meyakinkan bahwa
“pemerintah melindungi agama Islam”. Usaha ini harus dijalankan dengan bantuan
dari kepala-kepala adat.
Pemerintah harus selalu memisahkan antara Islam
sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik. Makin jauh jarak kedua hal
tersebut akan mempercepat proses kehancuran Islam.” Alam pikiran Snouck
Hurgronje ini menghunjam dalam menjadi dasar bagi strategi melumpuhkan dan
memarginalkan kekuatan Islam yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik anti
Islam. Sikap ini terus menerus mereka lakukan sejak awal kemerdekaan (18 Agustus
1945) yakni dicoretnya 7 kata (syariat Islam dari UUD ’45) hingga reaksi keras
mereka menolak RUU Sisdiknas (2003) dengan tujuan menggusur pendidikan agama
dari sistem pendidikan nasional. Konsistensi sikap mereka ini mengalir sepanjang
sejarah dengan satu tujuan, menjegal aspirasi ummat Islam. Tulisan ini berusaha
menelusuri kembali sebagian dari hal tersebut.
Ketika para pendiri
Republik ini berhasil merumuskan satu gentlement agreement yang sangat luhur dan
disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta
(Jakarta Charter). Sesungguhnya Piagam Jakarta inilah mukaddimah UUD ’45 yang
pertama.
Selanjutnya tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jum’at dan bulan
Ramadhan, Indonesia lahir sebagai negara dan bangsa yang merdeka. Hendaknya
disadari oleh setiap muslim bahwa Republik yang lahir itu adalah sebuah negara
yang “berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari ‘at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya.” Subhanallah, Allahu Akbar!
Namun keesokan harinya
tanggal 18 Agustus rangkaian kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, itu dihapus, diganti dengan kalimat: yang maha
esa. Inilah awal malapetaka. Inilah awal pengkhianatan terhadap Islam dan ummat
Islam. Tentang hal ini berbagai peristiwa dan wacana terjadi mendahului sebelum
apa yang kemudian dikenal dengan “tujuh kata” itu dihapus. Terkait di dalamnya
antara lain tokoh-tokoh seperti Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Qahhar
Muzakkir, Kasman Singodimejo, Teuku Moh. Hasan, Soekarno. Meskipun usianya hanya
sehari, republik yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah Republik
yang berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Syariat Islam melekat dalam konstitusinya walaupun hanya
sehari! Hal ini tertanam di lubuk hati yang paling dalam bagi setiap aktivis
dakwah. Masih terngiang ucapan Kasman Singodimejo dalam sebuah perbincangan
bahwa beliau merasa turut bersalah karena dengan bahasa Jawa yang halus Beliau
menyampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo tokoh Muhammadiyah yang teguh
pendiriannya itu untuk sementara menerima usulan dihapusnya 7 kata itu. Kasman
terpengaruh oleh janji Soekarno dalam ucapannya, “Bahwa ini adalah UUD
sementara, UUD darurat, Undang-undang Kilat. Nanti 6 bulan lagi MPR terbentuk.
Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam inginkan silahkan perjuangkan disitu.”
Kasman berpikir, yang penting merdeka dulu. Lalu meminta Ki Bagus
Hadikusumo bersabar menanti enam bulan lagi. Hatta juga menjelaskan bahwa Yang
Maha Esa itu adalah tauhid. Maka tentramlah hati Ki Bagus. Dalam pandangan Ki
Bagus hanya Islam-lah agama tauhid. Dalam biografinya Teuku Moh. Hasan pun
menulis tentang makna Yang Maha Esa ini sebagai Tauhid.
Namun enam bulan
kemudian Soekarno tidak menepati janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak
pernah terbentuk. Pemilu yang pertama baru dilaksanakan 10 tahun sesudah
proklamasi (1955). Konstituante sebagai lembaga konstitusi baru bekerja pada
1957-1959 (hingga Dekrit 5 Juli 1959). Sementara Ki Bagus Hadikusumo yang
diminta oleh Kasman Singodimejo meninggal dalam penantian.
Tentang
hilangnya tujuh kata ini Mr. Moh Roem mengutip ungkapan dalam bahasa Belanda:
Menangisi susu yang sudah tumpah !?
Sedang M. Natsir menulis: Tanggal 17
Agustus 1945 kita mengucapkan hamdalah; alhamdulillah menyambut lahirnya
Republik sebagai anugerah Allah! Tanggal 18 Agustus kita istighfar mengucapkan
astaghfirullah (mohon ampun kepada Allah) karena hilangnya tujuh
kata!”
Sesudah Proklamasi kita memasuki (1945-1950) masa kemerdekaan,
pasca revolusi, PDRI, penyerahan kedaulatan selanjutnya terbentuknya NKRI
melalui mosi integral Mohd. Natsir pada 1950. Selanjutnya kita menerapkan
demokrasi parlementer diselingi Pemilu I pada tahun 1955 di bawah Perdana
Menteri Burhanuddin Harahap (Masyumi), pemilu yang dinilai paling bersih dan
paling demokratis.
Sementara itu di luar Jawa di Aceh yang dijuluki
“daerah modal” merasa tidak memperoleh keadilan. Lebih dari itu merasa
dikhianati oleh Bung Karno Presiden Republik Indonesia.
Ketika Bung Karno
berkunjung ke Aceh di awal kemerdekaan bertemu dengan Tgk. Mohammad Daud
Beureueh. Kepada Abu Beureueh, Soekarno menyatakan komitmennya untuk menegakkan
Islam dan memberlakukan syariat Islam. Namun kenyataannya, Bung Karno
mengkhianati janjinya. Inilah penyebab utama pemberontakan rakyat Aceh yang
dipimpin oleh Tgk. Mohammad Daud Beureueh menelan waktu bertahun-tahun dan
menorehkan luka yang dalam di hati rakyat Aceh.
Dalam sidang
Konstituante (1957-1959). Baik dalam Panitia Persiapan Konstitusi maupun dalam
perdebatan tentang Dasar Negara kalangan Kristen dengan gigih menolak Islam
dijadikan dasar ideologi negara, didukung oleh kekuatan nasionalis, sekuler,
sosialis, Partai Komunis Indonesia dan lain-lain. Indonesia sesungguhnya
merupakan ajang pertarungan ideologi.
Dalam Sidang IV MPRS 1966. Golongan
Kristen dengan tegas menolak penafsiran Ketetapan No. XX/MPRS/1966 sebagai
ketetapan yang menegaskan bahwa Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 itu
identik dengan Pembukaan, maka merupakan bagian dari UUD dan berkekuatan hukum.
Menurut mereka Piagam Jakarta hanya ditempatkan dalam konsiderans Dekrit 5 Juli
1959, bukan dalam diktum atau keputusan Dekrit itu. Jadi (menurut mereka) Piagam
Jakarta itu sama sekali tidak berkekuatan hukum.
Dalam Sidang Istimewa
MPRS 1967. Sebelum sidang dimulai ke dalam Badan Pekerja MPRS dimasukkan suatu
usul tertulis yang antara lain mengajukan agar kewajiban melakukan ibadat
diwajibkan bagi setiap pemeluk agama dan agama resmi adalah agama Islam.
Presiden dan Wakil Presiden harus beragama Islam. Usul ini dengan gigih ditolak
terutama oleh kalangan Kristen (Surat kabar Suluh Marhaen, 3 Maret
1967).
Dalam Sidang V MPRS 1968. Golongan Kristen dibantu oleh golongan
nasionalis atau non Muslim lainnya menolak rumusan Pembukaan dari Rancangan GBHN
yang berisi: “Isi tujuan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945 dituangkan dalam UUD 1945 yang terdiri dari batang tubuh dilandasi
oleh Pancasila serta dijiwai oleh Piagam Jakarta.” Mereka menolak rumusan
tersebut dengan beralasan bahwa kata “dijiwai” menimbulkan arti seolah-olah
Piagam Jakarta adalah jiwa sedangkan UUD 1945 itu tubuhnya. “Secara objektif
perkataan ‘menjiwai’ dalam Dekrit itu harus diartikan sebagian besar dari Piagam
Jakarta - kecuali tujuh kata - dimasukkan dalam Pembukaan yang diterima pada
tanggal 18-8-1945, dan Pembukaan itu adalah jiwa UUD 1945. Tidak ada jiwa yang
lain. Kalau dikatakan oleh sementara pihak, bahwa Piagam Jakarta ‘menjiwai’ UUD
dan bukan Pembukaan yang menjiwainya, itu dapat menimbulkan arti, bahwa justru
tujuh kata yang telah dicoret itulah yang ‘menjiwai’ UUD ’45. Jadi hal itu haras
ditolak.” Demikian antara lain alasan-alasan kalangan
Kristen/Katolik.
Sesudah kembali ke UUD ’45 melalui Dekrit 5 Juli ’59
Bung Karno menindaklanjuti dengan langkah-langkah politik; Membubarkan
Konstituante, membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menunjuk dirinya sendiri
sebagai formatur pembentukan kabinet. Lalu terbentuklah Kabinet Gotong Royong
dan melibatkan PKI dalam Kabinet. Kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong (DPR-GR) disusul berbagai langkah politik yang repressif.
Berakhirlah peran DPR pilihan rakyat (Pemilu 1955) dan berakhir pula demokrasi
parlementer. Bung Karno berubah dari seorang demokrat menjadi diktatur.
Pancasila diperas menjadi Tri Sila, dari Tri Sila diperas menjadi Eka Sila:
Gotong Royong dan Poros Nasakom. Lalu digelorakanlah jargon: Nasakom jiwaku,
hancurkan kepala batu!
Terjadilah proses Nasakomisasi di seluruh bidang
di bawah Panji-panji Revolusi “yang belum selesai”. PKI mendapatkan ruang
bergerak yang sangat terbuka untuk memainkan peran menentukan di panggung
politik nasional. Situasi ini baru berakhir dengan terjadinya Peristiwa 30
September 1965 dengan segala akibat-akibatnya.
Jika di masa 1959-1965
Orde Lama Soekarno memaksakan Nasakom, Demokrasi Terpimpin, Paradigma Revolusi,
U.U. Subversi, dll, sebaliknya Soeharto meneruskan dengan kemasan baru:
Demokrasi Pancasila, P4, Asas Tunggal, PMP, Aliran Kepercayaan, memperkokoh
Dwifungsi ABRI (militerisasi di segala bidang kehidupan) plus U.U. Subversi,
selama 32 tahun pemerintahannya. Empat pilar Orde Baru : ABRI, Golkar, Birokrasi
(Korpri), Konglomerat, menopang pemerintahannya yang repressif. Pemilu yang
penuh rekayasa melanggengkan kekuasaannya.
Umat Islam dimarginalkan
melalui tahapan: de-ideologisasi (pemaksaan asas tunggal Pancasila);
de-politisasi (konsep massa mengambang/floating mass); sekularisasi (antara lain
berbagai kebijakan dan konsep RUU yang sangat mengabaikan agama); akhirnya
bermuara pada: de-Islamisasi.
Sosok Ali Murtopo, Sudjono Humardani, Bakin
pada 1970-an memainkan peran utama di panggung pertarungan politik nasional.
Bersaing dengan perwira-perwira tinggi lainnya Ali Murtopo menjadi “bintang” di
dukung oleh institusi strategis sebagai think-tank yakni CSIS yang pada masa itu
di dominasi oleh intelektual Katolik dari ordo Jesuit yang sangat anti
Islam.
Berbagai jebakan sebagai bagian dari skenario (operasi-operasi)
intelijen digelar untuk kemudiannya mereka yang dilibatkan dikorbankan. Komando
Jihad, Woyla, Cicendo, Lampung, Haur Koneng, Tanjung Priok dan lain-lain tidak
terlepas dari rekayasa intelijen. Beberapa tokoh ex D.I. (Darul Islam) Jawa
Barat dirangkul dan diberi berbagai fasilitas. Ada yang diberi pom bensin,
perkebunan teh, ada yang diangkat sebagai deputi kerohanian Bakin. Namun sesudah
itu satu persatu diringkus dijebloskan kedalam penjara dengan berbagai tuduhan.
Semua tuduhan itu fitnah. Kalangan intelijen mempunyai permanent issue antara
lain: ekstrim kanan. Untuk menunjukkan kebenaran adanya kelompok ekstrim kanan,
direkayasa berbagai peristiwa. Padahal semua itu bagaikan “hujan buatan”
(rekayasa intelijen).
Di akhir periode pemerintahannya ada indikasi
Soeharto ingin memperbaiki hubungan dengan ummat Islam dimulai dari berdirinya
ICMI pada 1990, U.U. Peradilan Agama, U.U. Sistem Pendidikan Nasional (1989),
Bank Muamalat dan kebijakan politik lainnya.
Namun prahara Krisis moneter
menjadi awal malapetaka, berkembang menjadi krisis ekonomi, menyusul krisis
politik dan berakhir dengan krisis kepemimpinan nasional. Akhirnya tekanan
dahsyat demonstrasi mahasiswa yang menginginkan reformasi menumbangkan
pemerintahan Soeharto sebagaimana tumbangnya pemerintahan Soekarno. Selanjutnya
berturut-turut tampil Habibie, Gus Dur dan Megawati.
Dari perjalanan
panjang bangsa ini mampukah kita mengambil hikmah dari sejarah? Menempatkan
Islam dan Ummat Islam dalam posisi yang bermartabat? Ataukah kita akan
terperosok di lubang yang sama berkali-kali? Wallahu a’lam.n
ABDUL GAFFAR ISMAIL :
Menempuh Jalan Uzlah
Catatan tentang Allahu yarham Abdul Gaffar Ismail ini disalin
sepenuhnya, tidak diubah ejaan maupun tulisannya, dari majalah tengah bulanan
Daulah Islamyah pada edisi Agustus 1957. Majalah ini dipimpin oleh KH. Isa
Anshary, sedangkan tulisan tentang KH. A. Gaffar Ismail ditulis oleh Tamar
Djaya, salah seorang karibnya. Redaksi majalah ini terbilang tokoh-tokoh
terkemuka Muslim Indonesia. A. Hassan masuk dalam jajaran redaktur, begitu juga
nama-nama lain seperti Moenawar Chalil, Rusjad Nurdin, Gaffar Ismail sendiri dan
juga Rahmah el Yunusiyah.
KH.ISA ANSHARI : Khutbah Perlawanan Menjelang
Ajal
Ia bergelar Singa Podium. Dijuluki demikian karena kefasihan
kemampuan berorasi mampu mengobarkan semangat setiap orang yang mendengarnya.
Pemuda yang bertubuh pendek, gemuk dengan bahu yang agak bungkuk ini lahir di
Maninjau, Sumatera Barat, 1 Juli 1916. Di usianya yang masih remaja, Isa Anshari
telah terjun ke dunia politik. Di kota kelahirannya itu ia sudah menjadi kader
PSII dan aktif sebagai mubaligh Muhammadiyah. Seperti halnya para pemuda
lainnya, Isa Anshari merantau ke pulau Jawa dan menetap di kota Bandung. Di kota
Kembang inilah ia bertemu dengan Soekarno.
Selain dikenal sebagai pemuda
yang taat beragama, aktivitas politiknya makin menggebu-gebu. Di usianya yang
muda, ia telah memimpin beberapa organisasi, yaitu Ketua Persatuan Muslimin
Indonesia Bandung, Pemimpin Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia Bandung,
Sekretaris Partai Islam Indonesia Bandung serta ikut mendirikan Muhammadiyah
cabang Bandung. Dalam pergerakan itu, ia bergabung dengan kelompok pemuda yang
disebut-sebut radikal, seperti M. Natsir. Aktivitasnya di Persis yang sempat
dipimpinnya beberapa periode seakan-akan semakin tersemai subur. Ia juga menjadi
anggota Indonesia Berparlemen, Sekretaris Umum Komite Pembela Islam dan pemimpin
redaksi majalah Daulah Islamyah.
Satu hal yang mencolok dari tokoh yang
pernah menjadi pembantu tetap Pelita Andalas dan Perbincangan ini adalah
sikapnya yang tegas. Ia sering dinilai tidak bersikap kompromistis. Tidak
mengherankan kalau Herbert Feith menyebutnya dengan figur politisi fundamentalis
yang memiliki keyakinan teguh.
Oleh karena itu, pada zaman Jepang, ia
telah mengomandoi gerakan Anti Fasis (Geraf), Biro Penerangan Pusat Tenaga
Rakyat (Putera) Priangan, memimpin Angkatan Muda Indonesia dan mengorganisasi
Majelis Islam yang membentuk kader-kader Islam.
KH. Isa Anshari adalah
salah satu pilar yang membangun Persis. Pada tahun 1935-1960 ia sempat menjadi
ketua umumnya. Selama memimpin Persis, perannya sangat menonjol. Ia selalu
memberikan arahan dan warna bagi organisasi itu. Pidatonya selalu bergelora
membuat pandangan yang mendengarkan selalu tertuju kepadanya. Bukan sekali dua
kali ia ditegur oleh aparat keamanan karena “garangnya” pidato yang ia
sampaikan.
Dalam hal tulis menulis analisisnya cukup tajam. Di antaranya
hasil karyanya adalah Bahaya Merah Indonesia (1956), Barat dan Timur (1948),
Islam Menentang Komunisme (1956), Tuntunan Puasa (1940), Umat Islam Menghadapi
Pemilihan Umum (1953), dan lain-lain.
Dalam kancah politik, Masyumi
menjadi ladangnya. Bagi para ulama kritis , berpolitik merupakan bagian tuntutan
agama. Mereka selalu meneriakkan kebenaran walaupun pahit dirasakan. Bagi
mereka, berpolitik adalah alat untuk mencapai cita-cita umat Islam. Di bawah
bendera Masyumi, ia semakin memperkuat posisinya sebagai politisi. Tahun 1949,
ia memimpin sebuah kongres Gerakan Muslimin Indonesia.
Keterlibatan KH.
Isa Anshari dalam pentas politik membuat dia harus menghadapi risiko yang tidak
kecil. Ketika terjadi razia terhadap orang-orang yang diisukan ingin membunuh
presiden dan wakil presiden pada bulan Agustus 1951 oleh PM Sukiman
Wirdjosandjoyo, KH. Isa Anshari ditangkap. Namun beberapa saat kemudian ia
dilepaskan dan dinyatakan tidak bersalah.
Sepak terjangnya di bidang
politik sempat menyedot perhatian massa. Di mana ia memberikan pidato, pasti
dipenuhi massa yang ingin mendengarkan suaranya. Biasanya massa yang hadir bukan
hanya partisipan Masyumi, tapi juga masyarakat umum.
Pada masa Soekarno,
Masyumi menjadi salah satu lawan politik pemerintah yang terus digencet. Saat
tragedi Permesta meledak (1958), banyak tokoh-tokoh yang diciduk. Termasuk KH.
Isa Anshariyang saat itu berada di Madiun bersama Prawotomangkusasmito, M. Roem,
M. Yunan Nasution dan EZ. Muttaqien serta beberapa tokoh lainnya.
Pada
masa demokrasi parlementer, muncul beberapa konflik antar kelompok. Ada yang
menginginkan Indonesia berideologi sekuler-nasionalis dengan dasar negara
Pancasila. Di sisi lain ada yang menginginkan terbentuknya negara Islam, atau
paling tidak negara yang berideologikan hukum-hukum Islam. Di tubuh Masyumi,
cita-cita untuk membangun Negara Islam sangat subur. KH. Isa Anshari tetap
menjadi juru bicara yang ulet bagi Masyumi. Namun sayang, keinginan mereka untuk
mewujudkan Negara Islam gagal. Ketidakberhasilan ini disebabkan beberapa hal, di
antaranya munculnya polarisasi mengenai bentuk dan konsep negara Islam itu
sendiri.
Ada yang berpendapat bahwa aturan dan ajaran Islam harus
terwujud lebih dahulu yang nantinya dengan sendiri akan terbentuk negara Islam.
KH. Isa Anshari termasuk dalam kelompok ini. Di sisi lain ada yang berpendapat
bahwa negara Islam harus di bentuk dahulu, baru kemudian diberi corak dan warna
Islam. Di Luar itu, muncul kelompok yang lebih keras lagi. Maka meledaklah
peristiwa DII/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh serta gerakan Ibnu
Hajar di Kalimantan. Gerakan-gerakan itu dapat dipadamkan oleh
Soekarno.
Pada era berikutnya, KH. Isa Anshari terus berkecimpung dalam
membangun umat. Di usianya yang kian lanjut, ia lebih banyak mengkader generasi
muda. Ia tidak lagi menjadi pemimpin di organisasi yang membesarkannya, tapi
cukup sebagai penasehat. Begitulah contoh seorang pemimpin yang mengetahui
keadaannya. Kendati demikian ia tetap saja mendapat halangan. Ia sempat
dijebloskan ke dalam penjara oleh Soekarno. Dari balik terali besi ia masih
sempat mengirimkan tulisan-tulisan ke para sahabatnya.
KH. Isa Anshari
tidak mengenal lelah. Menjelang akhir akhir hayatnya ia tetap bekerja untuk
umatnya. Pada 11 Desember 1969 atau sehari setelah Hari Raya Idul Fitri 1369 H
ia meninggal dunia, di RS Muhammadiyah Bandung. Sehari sebelumnya ia menyatakan
bersedia memberikan khutbah Idul Fitri, namun takdir berkehendak lain. Naskah
khutbah itu sempat diketiknya dua halaman, dan tak sempat terbacakan
MOHAMMAD NATSIR : Kiai
Perdana Menteri
Negarawan Muslim, ulama intelektual, tokoh pembaruan dan
politikus kenamaan, itulah predikat yang bisa disematkan pada tokoh Muslim yang
satu ini. Lahir pada 17 Juli 1908, di Alahanpanjang, daerah subur di Sumatera
Barat yang kaya dengan aneka pergolakan pemikiran dan gagasan.
Ketika
baru berusia 8 tahun, Mohammad Natsir belajar di HIS (Hollandsch Inlandsche
School) Adabiyah, Padang dan tinggal bersama makciknya. Kemudian Natsir,
dipindahkan o-rang tuanya ke HIS pemerintah di Solok dan tinggal di rumah Haji
Musa, seorang saudagar. Di sini ia menerima cukup banyak ilmu. Pada malam hari
ia belajar al-Qur’an, sedang paginya belajar di HIS. Tiga tahun kemudian ia
dipindahkan ke HIS dan tinggal bersama kakaknya, Rabi’ah.
Pada 1923, ia
meneruskan sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs/setingkat SMP sekarang)
di Padang. Di situ ia menjadi anggota JIB (Johg Islamieten Bond) Padang dan
bersentuhan langsung dengan gerakan perjuangan. Pada 1927, ia melanjutkan ke AMS
(Algemene Middelbare School/ setingkat SMA sekarang) di Bandung. Ketika di MULO
dan AMS itulah, la mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda. Selama di AMS, ia
sangat tertarik pada ilmu agama. Waktu luangnya digunakan untuk belajar agama di
Persatuan Islam (Persis) dengan bimbingan pendiri dan pemimpinnya, Ustadz A.
Hassan. Lulus AMS pada 1930. Prestasi yang diperolehnya memungkinkannya mendapat
beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Sejak di MULO, ia sudah
mulai mengenal semangat perjuangan. la masuk menjadi anggota kepanduan JIB. Ia
pernah menjabat ketua (1928-1932) di JIB cabang Bandung. Minatnya terhadap
politik, perhatiannya atas nasib bangsa dan tekadnya untuk meluruskan kesalah
pahaman umat akan ajaran agama, telah melibatkan dirinya dalam bidang politik
dan dakwah. Hal itu pula yang membuat Natsir muda menolak setiap tawaran
beasiswa dari pemerintah Belanda untuk meneruskan pendidikan Fakultas Hukum
Jakarta, Fakultas Ekonomi Rotterdam Belanda atau menjadi pegawai pemerintah.
Kegiatan politiknya terus berkembang setelah lebih jauh berkenalan dengan
tokoh-tokoh gerakan politik seperti H.Agus Salim dan yang lainnya.
Karena kejujurannya dalam perjuangan, pada masa kemerdekaan ia di
percaya menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Republik Indonesia.
Kejujuran itu pula yang mengundang seorang seorang Indonesianis, George Mcturnan
Kahin berkomentar untuk Natsir. “Dia (Natsir) tidak bakal berpakaian seperti
seorang menteri, namun demikian, dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh
kejujuran; jadi kalau Anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam
republik, Anda sudah seharusnya berbicara dengannya.”
Ya, Natsir tak
pernah berpenampilan seperti seorang menteri dalam pengertian modern. Ia selalu
tampil dalam balutan busana sederhana, lengkap dengan peci dan sorban putih yang
selalu ia lilitkan di lehernya.
Sejak 1932 sampai 1942, M. Natsir
diangkat sabagai direktur Pendidikan Islam di Bandung sebagai Kepala Biro
Pendidikan Kotamadya Bandung (Bandung Syiakusyo). Dari 1945 sampai 1946 sebagai
anggota badan pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan kemudian
menjadi wakil ketua badan ini. Pada 1946 (Kabinet Sjahrir ke-2 dan ke-3) dan
1949 (Kebinet Hatta-1) ia menjadi Menteri Penerangan Rl. Dari 1949 sampai 1958
ia diangkat menjadi ketua umum Masyumi. Dalam Pemilu 1956 ia terpilih menjadi
anggota DPR. Dari 1956 hingga 1958 ia menjadi anggota Konstituante
Rl.
Pada 1950-1951 tokoh kita ini mendapat amanah menjadi Perdana
Menteri. Hubungannya dengan Presiden Soekamo sempat merenggang selama
penyelesaian Irian Barat. Puncaknya terjadi tetelah peristiwa Cikini, November
1957. Waktu itu sebuah granat diledakkan untuk membunuh Soekarno, namun tidak
berhasil, dan menewaskan anak-anak sekolah, Meski Natsir tidak ada kaitan sama
sekali dengan rencana itu, Soekarno menuduhnya berada di belakang aksi tersebut.
Dalam situasi negara yang tidak menentu, Ketua Dewan Banteng Achmad Husein
mengultimatum pemerintah, Djuanda agar mengundurkan diri. Pemerintah justru
memecat Husein, Simbolon,dan beberapa perwira AD lainnya. Tak lama kemudian
Kolonel Acmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia), dengan M. Natsir sebagai Perdana Menteri.
Setelah
peristiwa Cikini, Natsir memang tidak hanya diisolasi, tapi juga terus diganggu,
bersama koleganya yang lain, Sjafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap.
Akhirnya mereka hengkang ke Sumatera Barat. Ketika operasi Angkatan Darat
terhadap PRRI pada 25 September 1961, Natsir ditangkap dan dipenjara, dengan
tuduhan ikut terlibat PRRI. Sejak 1962 sampai 1966 ia ditahan di Rumah Tahanan
Miter (RTM) Keagungan Jakarta.
Di awal rezim Orde Baru, Natsir
dibebaskan, tapi ia tetap dilarang berpolitik. Walau demikian, aktifitasnya
tidak terhenti, Natsir kemudian aktif pada organisasi Islam Internasional.
Seperti pada Kongres Muslim Sedunia (World Moslem Congress) pada 1967 yang
bermarkas di Karachi, sebagai wakil presiden. Pada 1969 ia menjadi anggota
Rabitah af-Alam al-lslami (World Moslem League) di Mekah. Pada 1976 ia masuk
anggota Dewan Masjid Sedunia (al-Majlis al-A’la al-’Alami li al-Masajid) yang
bermarkas di Mekah. Sedangkan di Indonesia sejak 1967 sampai dengan masa tuanya,
ia dipercaya menjadi ketua DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia).
BUYA HAMKA : Menolak
Takluk
Nama panjangnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah,
tapi ia lebih dikenal dengan HAMKA. Seorang ulama yang pernah dilahirkan oleh
bangsa Indonesia, yang berpengaruh hingga di kawasan Asia Tenggara. Hamka lahir
di Maninjau, Sumatera Barat, 16 Februari 1908, Putra H. Abdul Karim Amrullah.
Seorang tokoh pelopor gerakan Islam “Kaum Muda” di daerahnya.
Hamka hanya
sempat masuk sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah-sekolah agama di
Padangpanjang dan Parabek (dekat Bukittinggi) sekitar 3 tahun. Tapi ia berbakat
dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa Arab; yang membuat ia mampu
membaca secara luas literatur Arab, termasuk terjemahan dari tulisan-tulisan
Barat. Sebagai putra tokoh pergerakan, sejak kecil Hamka menyaksikan dan
mendengar langsung pembicaraan tentang pembaruan dan gerakannya melalui ayah dan
rekan-rekan ayahnya.
Hamka dikenal sebagai seorang petualang. Ayahnya
bahkan menyebutnya “Si Bujang Jauh”. Pada 1924, dalam usia 16 tahun, ia pergi ke
Jawa untuk mempelajari seluk-beluk gerakan Islam modern dari H. Oemar Said
Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo (ketua Muhammadiyah 1944-1952), RM.
Soerjopranoto (1871-1959), dan KH. Fakhfuddin (ayah KH. Abdur Rozzaq
Fakhruddin). Kursus-kursus pergerakan itu diadakan di Gedung Abdi Dharmo,
Pakualaman, Yogyakarta. Setelah beberapa lama di sana, ia berangkat ke
Pekalongan dan menemui kakak ipamya, AR. Sutan Mansur, yang waktu itu menjadi
ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Di kota ini ia berkenalan dengan
tokoh-tokoh ulama setempat.
Pada bulan Juli 1925, ia kembali ke rumah ayahnya
di Gatangan, Padangpanjang. Sejak itulah ia mulai berkiprah dalam organisasi
Muhammadiyah.
Pada Februari 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk
menunaikan ibadah haji dan bermukim lebih kurang 6 bulan. Selama di Makkah, ia
bekerja di sebuah percetakan. Pada bulan Juli, Hamka kembali ke tanah air dengan
tujuan Medan. Di Medan ia menjadi guru agama pada sebuah perkebunan selama
beberapa bulan. Pada akhir 1927, ia kembali ke kampung halamannya.
Pada
1928, Hamka menjadi peserta Muktamar Muhammadiyah di Solo, dan sejak itu hampir
tidak pernah absen dalam Muktamar Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Sepulang
dari Solo, ia mulai memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua bagian Taman
Pustaka, ketua Tabligh, sampai menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padangpanjang.
Pada 1930, ia diutus oleh Pengurus Cabang Padangpanjang untuk mendirikan
Muhammadiyah di Bengkalis. Pada 1931, ia diutus oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah
ke Ujungpandang untuk menjadi mubaligh Muhammadiyah dalam rangka menggerakkan
semangat menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-21 (Mei 1932) di Ujungpandang.
Hamka pindah ke Jakarta pada tahun 1950, dan memulai karirnya sebagai
pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama yang dipimpin KH. Abdul Wahid
Hasyim.
Tahun 1950 itu juga HAMKA mengadakan lawatan ke beberapa negara
Arab sesudah menunnaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Sepulang dari lawatan
ini ia mengarang apa buku roman, yaitu Mandi Cahaya di Tanah Suci, Di Lembah
Sungai Nil, dan Di Tepi Sungai Dajah. Sebelumnya Hamka menulis Di Bawah Naungan
Ka’bah (1938), Tenggelamrrya Kapal van der Wljk (1939), Merantau ke Deli (1940),
Di Dalam Lembah Kehidupan (1940), dan biografi orang tuanya berjudul Ayahku
(1949).
Ia pernah mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari
Universitas Al-Azhar, Kairo. Tentang pengaruhnya, Tun Abdul Razak, Perdana
Menteri Malaysia berkata, “ Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga
kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara.”
Dalam bidang politik, Hamka
menjadi anggota konstituante hasil pemilu pertama 1955. la dicalonkan oleh
Muhammadiyah untuk mewakili daerah pemilihan Masyumi di JawaTengah. Muhammadiyah
waktu itu adalah anggota istimewa Masyumi. Dalam sidang konstituante di Bandung,
ia menyampaikan pidato penolakan gagasan Soekarno untuk menerapkan Demokrasi
Terpimpin.
Setelah Konstituante dibubarkan pada bulan Juli 1959 dan
Masyumi dibubarkan setahun kemudian. Hamka pun memusatkan kegiatannya dalam
dakwah. Sebelum Masyumi di bubarkan, ia mendirikan majalah tengah bulanan
bernama Panji Masyarakat yang menitikberatkan soal-soal kebudayaan dan
pengetahuan agama Islam. Majalah ini kemudian dibreidel pada 17 Agustus 1960
dengan alasan memuat karangan Dr. Muhammad Hatta berjudul Demokrasi Kita yang
mengritik konsepsi Demokrasi Terpimpin. Majalah ini baru terbit kembali setelah
Orde Lama tumbang, pada 1967, dan HAMKA menjadi pemlmpin umumnya hingga akhir
hayatnya.
Sebelumnya, pada tanggal 27 Januari 1964, ulama dengan jasa
yang besar pada negara ini ditangkap negaranya sendiri. Ia dijebloskan ke dalam
penjara selama Orde Lama. Dalam tahan ini pula ia melahirkan karyanya yang
monumental, yakni tafsir Al Azhar.
Hamka pernah menjabat sebagai Ketua
Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Pada masanya pula, MUI pernah
mengeluarkan fatwa yang luar biasa, melarang perayaan Natal bersama. MUI didesak
untuk mencabut kembali fatwa tersebut, namun Hamka menolakya. Ia lebih memilih
mengundurkan diri dari jabatannya ketimbang harus mengorbankan akidah. Allah SWT
memanggilnya pada 24 Juli 1981. Ulama pejuang yang istiqomah ini dimakamkan di
Tanah Kusir, diiringi doa segenap umat Islam yang mencintainya.n
Surat di atas dikirim Soekarno kepada A. Hassan tertanggal 14
Desember 1936, dari Endeh. Soekarno bisa jadi benar. Tapi bisa jadi pula, ia
salah besar. Sebab, menurut banyak catatan, ulama-ulama Indonesia, bahkan
generasi awal-awal dakwah di Indonesia, punya keilmuan yang tinggi dan kemampuan
menulis yang luar biasa. Namun ada proses lain, yakni deislamisasi yang
dilakukan oleh para penjajah, baik Portugis, Inggris, dan juga
Belanda.
Menurut Abdullah bin Abdul Kadir al Munsyi dalam hikayatnya
tentang Kerajaan Malaka yang ditulis pada abad ke-13 hijriah, ada aksi
pemberangusan yang dilakukan oleh Belanda. Dalam hikayat tersebut dijelaskan,
Belanda mengumpulkan buku-buku dan hikayat yang dihasilkan oleh komunitas Muslim
dari berbagai wilayah Melayu. Daerah-daerah mulai dari Riau, Langka, Pahang
Trengganu dan Kelantan dijarah kekayaan intelektualnya. Tak kurang dari 70 jilid
hikayat dan karya para ulama dirampas penjajah. Entah berapa banyak lagi yang
telah dirampas dari wilayah Sumatera, Jawa dan juga dari kepulauan Maluku.
Abdullah Munsyi juga menyebutkan, Stamford Raffles setidaknya turut
mengumpulkan 300 judul hikayat yang ditulis oleh para ulama zaman itu. Penjajah
dari Spanyol dan Portugis bahkan jelas-jelas telah membakar karya-karya klasik
para intelektual Islam. Pembakaran tersebut menurut Munsyi dilakukan atas
perintah Kardinal Gemenis.
Tentang pernyataannya itu, Soekarno sebenarnya
perlu dikoreksi. Ulama-ulama awal Nusantara, adalah orang-orang yang luar biasa.
Mereka mempunyai kemampuan dan jaringan yang menakjubkan untuk zaman itu. Salah
satu bukti yang menyatakan bahwa ulama silam punya kemampuan yang maksimal dalam
penulisan sejarah ditunjukkan oleh tiga serangkai ulama yang cukup terkenal di
masanya. Mereka adalah Nuruddin Ar Raniry, Al Singkili dan Al Maqasari yang
hidup dan berkiprah pada abad-17. Nuruddin Ar Raniry, yang kini namanya
diabadikan sebagai nama IAIN di Nanggroe Aceh Darussalam menulis dengan luar
biasa sejarah perkembangan Islam Nusantara dalam risalah kuno berjudul Bustan as
Salathin.
Dalam Bustan as Salathin bisa ditemui kisah-kisah “sedjarah”
yang dimaksud Soekarno. Ar Raniry menuliskan tentang hubungan diplomatik antara
kerajaan Islam di Aceh dengan Khalifah Utsmani di Turki. Ar Raniry mengisahkan,
pada tahun 1562 di bulan Juni, seorang duta dari Aceh terlihat berada di
Istanbul untuk meminta bantuan militer Utsmani guna menghadapi serangan Portugis
di Nusantara. Duta ini, menurut Ar Raniry, adalah sebagian kecil dari duta yang
dikirim. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh Portugis di tengah Samudera.
Isi kapal yang penuh dengan barang berharga seperti emas, permata dan
rempah-rempah dijarah oleh Portugis. Sedianya, barang-barang tersebut adalah
persembahan untuk Khalifah Utsmani.
Sepulang dari Istanbul, dikabarkan,
sang duta membawa pula bantuan militer yang akhirnya membantu Aceh mengusir
Portugis. Duta itu pula yang membawa izin, bahwa kapal-kapal Aceh boleh
mengibarkan bendera Turki di perairan sebagai jaminan keselamatan.
Selain
menulis Bustan as Salathin, Ar Raniry juga menulis karya-karya lain yang
monumental. Ada pula Ash Shirathal Mustaqim yang juga kitab fiqh. Ar Raniry
menulis tidak kurang dari 29 karya terdiri dari ilmu kalam, fiqh, hadits,
sejarah bahkan sampai ilmu perbandingan agama, yang memang tampak menjadi minat
terbesari Ar Raniry.
Al Singkili bahkan pernah menulis karya berjudul
Mir’at at Thullab yang membahas masalah-masalah fiqh dan hukum. Di dalam karya
ini dibahas tentang syarat-syarat dan aturan menjadi hakim dan penegakan hukum
Islam. Al Singkili juga menulis tentang fiqh muamalat dan menulis tafsir al
Qur’an dengan judul Tarjuman al Mustafid yang terbit untuk pertama kali justru
di Timur Tengah dan bukan di Indonesia.
Sedangkan Al Maqasari yang
mempunyai nama lengkah Syekh Yusuf al Maqasari punya kiprah tak kalah luar
biasa. Ia pernah berkeliling ke banyak tempat di Nusantara, termasuk singgah di
daerah Banten dan menetap di rumah sesepuh Ustadz Abu Ridha atau Abdi Sumaithi
yang kini duduk sebagai salah satu anggota Majelis Pertimbangan Partai Keadilan
Sejahtera. Di Banten, Al Maqasari mengajarkan agama lalu melanjutkan perjalanan
ke Timur Tengah, sebelum mengakhiri usia di Cape Town,
Afrika.
Ulama-ulama seperti Ar Raniry, Al Singkili dan Al Maqasari adalah
para ulama awal Nusantara yang membawa pembaruan dan mengajarkan syariat Islam
di mana saja mereka berada.
Hubungan diplomatik yang terbangun,
sebenarnya adalah bentuk hubungan yang lebih muda dibanding hubungan sebelumnya.
Sebelum hubungan ini terbentuk, ada hubungan awal yang lebih menentukan, yakni
pengiriman dan pertukaran ulama-ulama. Ulama-ulama Timur Tengah dikirim ke
Indonesia untuk memberikan dakwah, dan ulama-ulama Indonesia berangkat ke
Makkah, Madinah dan beberapa kota ilmu lain untuk memperluas dan memperdalam
ilmu agama.
Meski hubungan ini sudah terjadi sejak lama, namun pada
generasi setelah Ar Raniry, jaringan ulama Indonesia dan Timur Tengah menemui
puncaknya. Beberapa ulama yang sangat terkenal pada generasi ini di antaranya
adalah, Syekh Abdus Shamad al Falimbani dari Palembang, Syekh Muhammad Arsyad al
Banjari dari Kalimantan, Syekh Rahman al Batawi dari Betawi, dan Syekh Dawud al
Fatani dari Patani, Thailand Selatan.
Beberapa ulama yang disebutkan di
atas mempunyai jaringan yang kuat. Mereka pernah belajar pada saat yang
bersamaan di beberapa kota di Timur Tengah, terutama Makkah dan Madinah.
Ulama-ulama ini mempelajari banyak ilmu, mulai dari akidah, akhlak, fiqh,
sejarah Islam, matematika hingga ilmu falakh atau astronomi.
Terbetik
kisah, suatu ketika, Al Palimbani, Al Banjari, Al Batawi dan Al Bugisi
dikabarkan meminta izin pada guru mereka di Makkah, Athallah al Mashri, untuk
menimba ilmu ke negeri Nabi Musa, Mesir. Namun sang guru memberi nasihat lain.
Mengejar ilmu memang sangatlah penting, tapi mengajarkan ilmu adalah hal yang
juga tak bisa ditinggalkan. Lalu sang guru, Athallah al Mashri, meminta mereka
untuk kembali ke tanah air dan mengajarkan Islam serta berdakwah di tempat
masing-masing.
Namun mereka tetap berkunjung ke Kairo. Tidak untuk
belajar memang, hanya berziarah ke negeri dengan peradaban tinggi ini. Setelah
ziarah ke Kairo, kecuali Al Falimbani, ulama-ulama lain pulang kembali ke tanah
air dan melanjutkan dakwah di tempat masing-masing.
Sebelum mereka menuju
perjalanan masing-masing, Arsyad al Banjari dan Wahab al Bugisi sempat singgah
di Betawi untuk mengantarkan Rahman al Batawi pada tahun 1773 masehi atau 1186
hijriah. Azyumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara
menuturkan, dalam persinggahan tersebut, Al Banjari yang memang ahli dalam
bidang astronomi dan matematika sempat meluruskan arah kiblat masjid-masjid yang
terletak di dua daerah, Pekojan dan Jembatan Lima.
Setelah itu, para
ulama ini berkiprah di daerah masing-masing. Kiprah paling menonjol tercatat
dijalani oleh Muhammad Arsyad al Banjari yang langsung menduduki mufti Kerajaan
Banjar saat sampai di wilayahnya. Sekembalinya Muhammad Arsyad ke Martapura, ia
mendirikan pusat pendidikan Islam semacam pesantren di Jawa atau di Kalimantan.
Lewat peran Muhammad Arsyad pula, Kesultanan Banjar mendirikan pengadilam hukum
Islam yang pertama di Kalimantan. Muhammad Arsyad berusaha keras menerapkan dan
menegakkan hukum dan syariat Islam di wilayahnya. Hal lain yang sangat luar
biasa adalah, pada zaman itu, Muhammad Arsyad telah membicarakan penerapan zakat
sebagai ganti peraturan pajak yang ditetapkan oleh Sultan
Banjar.
Kisah-kisah di atas, hanya sebagian kecil saja dari ribuan kisah
lain tentang peran ulama Indonesia. Sungguh, Muslim Indonesia mempunyai sejarah
yang sangat dahsyat dan luar biasa.
Kita juga punya dasar dan pijakan
yang sangat kuat untuk mengusung kembali pusaka yang telah hilang. Pusaka itu,
tak lain dan tak bukan adalah hukum dan syariat Islam. Pondasi telah dibangun,
tapi untuk beberapa lama kita lalai menjaga. Maka kini saatnya untuk memulai
lagi dan membangun masa depan yang cerah, agar kerja para ulama terdahulu tak
sia-sia. (Oleh Herry Nurdi/Sabili)
Bakat dan jiwa perjuangannya mulai terlihat sejak dari
kepanduan Hizbul Wathon ini, juga peningkatan kemampuan fisik dan penggemblengan
mental. Bakat kemiliterannya ditempa melalui organisasi berbasis dakwah. Bahkan
semangatnya berjihad telah mengantarkan Soedirman menjadi orang nomor satu dalam
sejarah militer Indonesia.
Sebagai kader Muhammdiyah, Panglima Soedirman
dikenal sebagai santri atau jamaah yang cukup aktif dalam pengajian “malam
selasa”, yakni pengajian yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah di Kauman
berdekatan dengan Masjid Besar Yogyakarta. Seorang Panglima yang istimewa,
dengan kekuatan iman dan keislaman yang melekat kuat dalam dadanya. Sangat
meneladani kehidupan Rasulullah, yang mengajarkan kesederhaan dan kebersahajaan.
Sehingga perlakuan khusus dari jamaah pengajian yang rutin diikutinya, dianggap
terlalu berlebihan dan ditolaknya dengan halus.
Seorang jenderal yang
shalih, senantiasa memanfaatkan momentum perjuangan dalam rangka menegakkan
kemerdekaan sebagai bagian dari wujud pelaksanaan jihad fi sabilillah. Dan ini
ia tanamkan kepada para anak buahnya, bahwa mereka yang gugur dalam perang ini
tidaklah mati sia-sia, melainkan gugur sebagai syuhada. Untuk menyebarluaskan
semangat perjuangan jihad tersebut, baik di kalangan tentara atau pun seluruh
rakyat Indonesia, Jenderal besar ini menyebarkan pamflet atau selebaran yang
berisikan seruan kepada seluruh rakyat dan tentara untuk terus berjuang melawan
Belanda dengan mengutip salah satu hadits Nabi. “Insjafilah! Barangsiapa mati,
padahal (sewaktoe hidoepnja) beloem pernah toeroet berperang (membela keadilan)
bahkan hatinya berhasrat perang poen tidak, maka matilah ia diatas tjabang
kemoenafekan.”
Perang gerilya yang dilakukan, tak luput dari mencontoh
apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Sewaktu berada di desa Karangnongko,
setelah sebelumnya menetap di desa Sukarame, Panglima Besar Soedirman yang
memiliki naluri seorang pejuang, menganggap desa tersebut tidak aman bagi
keselamatan pasukannya. Maka beliau pun mengambil keputusan untuk meninggalkan
desa dengan taktik penyamaran, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah besarta
para sahabatnya saat akan berhijrah. Setelah shalat subuh, Pak Dirman yang
memiliki nama samaran Pak De dengan beberapa pengawal pergi menuju hutan. Mantel
yang biasa dipakai olehnya ditinggal dalam rumah di desa itu, termasuk beberapa
anggota rombongan yang terdiri dari Suparjo Rustam dan Heru Kesser. Pagi harinya
Heru Kesser segera mengenakan mantel tersebut dan bersama Suparjo Rustam
berjalan menuju arah selatan, sampai pada sebuah rumah barulah mantel tersebut
dilepas dan mereka berdua bersama beberapa orang secara hati-hati pergi menyusul
Soedirman. Dan sore harinya pasukan Belanda dengan pesawat pemburunya
memborbardir rumah yang sempat disinggahi Heru Kesser dan Suparjo Rustam, dan
ini membuktikan betapa seorang Panglima sekaligus dai ini begitu menguasai
taktik dan sejarah perjuangan dalam Islam.
Sebuah perjuangan yang penuh
dengan kateladanan, baik untuk menjadi pelajaran dan contoh bagi kita semua,
anak bangsa. Perjalanan panjang seorang dai pejuang yang tidak lagi memikirkan
tentang dirinya melainkan berbuat dan berkata hanya untuk rakyat serta bangsa
tercinta. Penyakit TBC yang diderita, tidak menyurutkan langkah perjuangannya.
Sampai akhir usianya, 38 tahun, Panglima Besar Jenderal Soedirman yang dicintai
rakyat menutup hidupnya tanggal 29 Januari 1950, tepat hari Ahad. Bangsa ini
mencatat satu lagi pejuang umat, yang lahir dari umat dan selalu berjalan
seiring untuk kepentingan umat.
Sebagai pejuang yang lahir dari kepanduan, ia telah dibekali
pemahaman serta pengajaran agama yang matang. Bung Tomo, memegang teguh prinsip
bahwa sebagai seorang pandu dan pejuang bangsa dirinya harus suci dalam
perkataan atau pun perbuatan. Bekal inilah yang menjadi pondasi dasar dalam
setiap pergerakan perjuangannya, sehingga pekikan Allahu Akbar yang selalu
terdengar dalam menyemangati perlawanan pemuda dan rakyat memiliki kekuatan
sangat besar dan tak tertandingi.
Kalimat Allahu Akbar, serta semboyan
merdeka atau mati syahid, merupakan semboyan yang sangat akrab diteriakkan
melalui corong radio. Saat itu hanya ada dua orang besar yang mampu mengobarkan
semangat perlawanan melalui pidato-pidato perjuangan, Bung Tomo dan
Soekarno.
Kisah-kisah perjuangan yang sangat menarik banyak lahir dalam
setiap kali terjadi aksi pertempuran, dan ini bukti dari pertolongan Allah
kepada para tentaranya yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya demi menegakkan
nilai-nilai kebenaran. Sebagaimana yang dialami Bung Tomo dalam satu perang
gerilya, bersama pasukannya saat sudah tak bisa lagi berbuat apa-apa karena
pesawat Belanda ketika itu telah mengepung dari atas dan tak ada lagi tempat
berlindung. Namun atas kebesaran dan kekuasaan Allah, gumpalan awan menutupi
Bung Tomo beserta pasukannya yang berada dalam sasaran tembak pesawat-peswat
tempur Belanda.
Inilah yang semakin mengokohkan jiwa perlawanan Bung
Tomo. Semangat jihadnya terus meningkat, dan ia tanamkan kepada teman-teman
seperjuangannya. Termasuk saat terjadi perisitwa 10 November 1945, Bung Tomo
adalah penggerak perlawanan rakyat yang didukung oleh ulama-ulama Surabaya kala
itu. Untuk itulah sebagai seorang pejuang besar yang bergerak bersama dengan
pekikan Allah Akbar, Bung Tomo menjadi orang yang paling diinginkan Belanda.
Bagi yang dapat menangkap atau pun membunuh Bung Tomo, Belanda menjanjikan
hadiah besar.
Perjuangan kala itu benar-benar membutuhkan pengorbanan
yang besar, dan salah satunya adalah pengorbanan jiwa dengan tulus. Di antara
tahun 1945-1949, sebagai bentuk lain perjuangan, Bung Tomo membentuk pasukan
berani mati, yakni pasukan bom syahid yang siap mengorbankan jiwanya untuk
menghancurkan tentara sekutu dan Belanda yang ingin kembali menancapkan kukunya
di bumi pertiwi. Suasana revolusi saat itu, benar-benar melahirkan banyak
jiwa-jiwa patriot. Sehingga Bung Tomo pun sangat terharu ketika seorang pemuda
dengan perawakan lusuh dan datang jauh dari Surabaya, sekadar ingin bergabung
menjadi pasukan bom syahid yang siap meledakkan dirinya ke arah tank-tank
penjajah.
Pasukan bom syahid yang dibentuk oleh Bung Tomo, adalah
pasukan terlatih dan benar-benar ditempa keimanannya. Termasuk pemuda yang telah
mengesankan Bung Tomo, ia menjadi bom syahid pertama yang menubrukkan dirinya ke
tank Belanda. Dan bersama dengan hancurnya tank tersebut, bersamaan itu pula
lahir satu syuhada yang menjadi bunga bangsa dan teladan bagi siapa pun yang
mengaku sebagai pejuang bangsa dan agama.
Sebagai seorang pejuang yang
berjuang bersama buruh, petani, tukang becak dan rakyat jelata lain, Bung Tomo
tetap mempertahankan kehidupan bersahaja, dan tak pernah mau menerima dalam
bentuk apa pun fasilitas dari pemerintah setelah revolusi kemerdekaan usai. Bung
Tomo tetaplah pejuang yang memikirkan rakyatnya, memikirkan bangsanya.
Pengabdian terhadap bangsa dan negara tetap ia teruskan, semua demi satu tujuan
dan keyakinan bahwa surga akan menanti di hadapannya.
Tanggal 16
Okotober tahun 1981, setelah melaksanakan wukuf di Arafah dalam rangkaian ibadah
haji, Bung Tomo yang dilahirkan sebagai pejuang bangsa menutup usianya di tempat
suci dan pada hari yang dimuliakan oleh Allah (Oleh Fadli Rachman)
Rahim Yang
Melahirkan TNI
Oleh :
Let-Jen.TNI(Pur)Z.A.Maulani
Perang Asia Timur Raya Dai Toa no Senso-
pecah diawali dengan serangan armada laut dan udara Kekaisaran Je-pang ke Pearl
Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Jepang terpancing oleh provokasi presiden
Franklin Roosevelt yang mengeluarkan perintah untuk melakukan embargo atas
seluruh perdagangan antara Amerika Serikat dengan Jepang terhitung mulai bulan
Oktober 1941. Sejarah kemudian mencatat perintah embargo itu tidak lain dalam
rangka memancing kemarahan Jepang. Serangan terhadap pangkalan angkatan laut
terbesar di Pasifik tersebut ditujukan untuk menghancurkan armada Amerika
Serikat yang ditugasi untuk melakukan blokade terhadap pasokan minyak bumi dari
Asia Tenggara ke Jepang, terutama dari ladang-ladang minyak milik Teikoku oil
Company di Kalimantan Timur (JM. Robert, “History of the World’, Oxford
University Press, New York, 1992). Dalam tempo kurang dari satu jam “Pacific
Fleet’ Amerika itu luluh lantak jadi puing. Dengan serangan itu pula “Dai Toa no
Senso” dimulai. Armada kekaisaran bergerak dengan sangat cepat. Pada 216
Desember 1941 sebuah flotila telah berada di lepas pantai Miri, kota
pertambangan minyak di negeri Sarawak. Bala tentara Kekaisaran Jepang mendarat
di Kalimantan nyaris tanpa perlawanan. Setelah menyerang Davao di Filipina pada
tanggal 12 Desember 1941, dua minggu kemudian pada tanggal 26 Desember 1941
Davao jatuh, dan panglima tentara Amerika di Filipina jenderal McArthur berhasil
meloloskan diri melalui Corrigedor ke Australia, dengan kata-kata bersayapnya,
“I will Return.”
Dari Filipina pasukan depan balatentara Jepang
menyeberang ke Tarakan dan Balikpapan, dan merebut kedua kota minyak yang jatuh
pada 24 Januari 1942. Dari Balikpapan dengan mengikuti jalan setapak pasukan
depan balatentara Jepang dengan menggunakan sepeda bergerak dengan cepat ke arah
selatan menuju tambang minyak BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij) di Murung
Pundak, Kalimantan Selatan. Melalui jalan setapak Muara Uya, yang dijadikan
sebagai pangkalan bagi pesawat pembom tempur mereka ke Jawa, serta melindungi
kapal-kapal perang mereka yang mulai menguasai Laut Jawa. Dengan demikian
hubungan antara Kalimantan dengan pulau-pulau lainnya terputus total. Panglima
tentara KNIL, Jenderal Ter Poorten, meski demikian tetap sesumbar, “Beter
staande stierven dan knielen leven.”(lebih baik mati berdiri daripada hidup
dengan bertekuk lutut). Pertempuran Laut Jawa yang legendaris dan berlangsung
selama sebulan itu menutup nasib Hindia Belanda.
Pada 27 Februari 1942,
seluruh kekuatan laut Belanda yang tersisa dihabisi oleh Jepang di bawah komando
Laksamana Kurita. Sisa armada Sekutu yang selamat, kapal perang HMAS Perth dari
angkatan laut Australia dan USS Houston milik Amerika Serikat, melarikan diri ke
Australia. Dalam pertempuran laut itu panglima angkatan laut Belanda Laksamana
Karel Dorman tewas.
Sebulan sesudah hancurnya armada Sekutu dalam
Pertempuran Laut Jawa, pada 8 Maret 1942, di Bandung, pemerintah Hindia Belanda
menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Imamura, panglima Ryuku-gun ke-16.
Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenburg-Stachouwer menjadi tawanan perang di
Cimahi.
Ryuku-gun ke-16 -Pemerintahan Militer di
Jawa
Sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Tokyo untuk para
panglima di wilayah-wilayah pendudukan, Senryo Tochi Yoko (Garis-garis
Besar Kebijakan untuk Wilayah Pendudukan), memuat direktif umum tentang
politik pendudukan guna mendukung kemenangan perang. Berdasarkan dokumen
tersebut Komando Ryuku-gun ke-16 di Jawa di bawah Jenderal Imamura, mengeluarkan
sebuah kebijakan operasional yang berjudul “Saran-saran mengenai Status Masa
Depan Pulau Jawa”. Isi dokumen tersebut antara lain, bahwa “...perlu merebut
hati penduduk (Jawa) untuk lebih mampu mengembangkan sumber-sumber daya (untuk
mendukung perang)”. Dari isinya tampaknya dokumen ini disusun oleh staf dari
badan intelijen militer Jepang ’Sambobu Tokebetsu-har’ yang lebih dikenal dengan
nama sandi mereka Beppan. Badan Intelijen ini sangat bersimpati dengan bangsa
Indonesia, mengingat keberadaan mereka di Hindia Belanda sudah jauh sebelum
perang meletus. Merekalah kemudian yang dikenal sangat membantu kaum nasionalis
Indonesia, seperti LetnanYanagawa, Letnan Tsuchiya, Letnan Yomamura, serta
seorang Muslim Jepang Abdul Hamid Nobuharu Ono.
Mengingat jumlah
penduduknya yang sangat besar, markas besar Ryuku-gun ke-16 menyimpulkan
dukungan rakyat Jawa itu hanya akan dapat terwujud bila ada “kepastian tentang
kemerdekaan” bagi wilayah Jawa dan Sumatera. Untuk kepentingan pengerahan
dukungan masyarakat Ryuku-gen ke-16 di Jawa membentuk berbagai organisasi
masyarakat, seperti Gerakan Tiga ”A”, Jawa Hoko-ka (Badan Kebaktian Rakjat
Jawa). Poetera (Poesat Tenaga Rakjat), MIAI (Madjelisul Islam ‘Ala Indonesia)
yang kemudian berubah menjadi Masjumi (Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia).
Pendek kata untuk memenangkan usaha perangnya Jepang melakukan politisasi yang
sangat intensif terhadap rakyat di Jawa dan Sumatera (Salim Said, Genesis of
Power, 1942).
Terbentukya
PETA
Tewasnya Laksamana Isoroku Yamamoto di atas pulau
Bougainville dan kalahnya secara telak Armada Kekaisaran ke-1 dalam pertempuran
merebut pulau Guadalcanal yang berlangsung sengit selama enam bulan, dari
Agustus 1942 sampai Februari 1943, bukan saja menghentikan kemajuan mesin perang
Jepang dan pasifik, tetapi juga membuat situasi perang berbalik (Ahmad Mansur
Suryanegara, ‘Pemberontakan Tentara PETA’, Yayasan Wira Patria Mandiri, Jakarta,
1996).
Situasi baru yang tiada menguntungkan Jepang membuat Komando
Ryuku-gun ke-16 makin bulat tekad melibatkan rakyat di Jawa untuk mendukung
usaha perangnya. Untuk itu dengan menggunakan sepuluh orang nama ulama terkemuka
di koran Asia Raja, terbitan 13 September 1943, diberitakan adanya “tuntutan”
para alim-ulama tersebut agar pemerintahan Ryuku-gun ke-16, “segera membentuk
tentara sukarela, bukan wajib militer, melainkan tentara yang akan membela pulau
Jawa”. Para ulama itu adalah KH. Mas Mansoer, Tuan Guru H. Mansoer, Tuan Guru H,
Jacob, H.Moh. Sadri, KH. Adnan, Tuan Guru H. Cholid, KH. Djoenaedi, Dr.H. Karim
Amroellah, H. Abdoel Madjid, dan U. Mochtar. Mereka inilah bapak-bapak pendiri
PETA.
Terpilihnya tokoh-tokoh di atas, didasarkan pada analisis Beppan.
Badan intelijen militer Jepang menyimpulkan, untuk memperoleh dukungan maksimum
dari rakyat Jawa, maka “tentara” yang akan dibentuk itu harus didukung penuh
oleh potensi umat Islam di bawah pimpinan para ulamanya. Berdasarkan usulan
Beppan itulah untuk jabatan komandan batalyon (dai dancho) direkrut dari
kalangan ulama, untuk jabatan komandan kompi dan pleton (chodan-cho dan
shudan-cho), direkrut dari pemuda berlatar belakang anak-anak ambtenaren
(priyayi dan eks-pegawai guberneroen), sedang untuk para bintara (budan-cho)
diambil dari pemuda Muslim bahkan panji-panji tentara Peta (daidan-ko) harus
terlihat berjiwa Islam, yaitu bulan-bintang putih di atas dasar merah. Dalam
struktur tentara Peta ada dua pertimbangan, yaitu kepentingan militer dan
kepentingan politik, hal itu terlihat pada kebijakan rekrutmen personalianya.
Para komandan batalyon (daidan-cho), dipilih dari kalangan alim ulama. Latihan
yang diberikan sangat dasar, hanya taktik kecil (minor tactics) dan tidak
diberikan pengajaran tentang administrasi dan logistik, karena Jepang
mengkhawatirkan sekiranya pengetahuan itu diberikan akan memberikan kemampuan
kepada satuan-satuan Peta untuk melakukan peperangan secara berlanjut sekiranya
mereka sewaktu-waktu berontak terhadap Jepang. Sementara itu bagi para komandan
bawahan, khususnya budan-cho dan hei-tai (prajurit) diberikan latihan militer
secara spartan oleh para instruktur orang Jepang (sido-kan) menjadi militer
profesional. Dari sini tampak para daidan-cho diharapkan menjadi simbol
partisipasi politik umat Islam dalam ketentaraan Peta.
Umat Islam
menyambut dengan gairah pembentukan Peta yang dikehendaki dengan harapan dapat
menjadi instrumen batu loncatan menuju kemerdekaan penuh Indonesia. Setelah itu
barulah dilakukan pelatihan pertama untuk membentuk para pelatih di Seimen Dojo
Cimahi, Januari 1943. Selanjutnya pelatihan untuk korps perwira di Rensei-tai
Cimahi dan Magelang Juli 1943, dan setelah itu peresmian terbentuknya Tentara
Sukarela Pembela Tanah Air (Bo-ei Gyugun Kanbu Rensei-tai) disingkat PETA, di
Bogor 3 Oktober 1943.
Terbentuknya
TNI
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama
bangsa Indonesia memproklamirkan lahirnya Republik Indonesia. Karena
pertimbangan politik bahwa republik yang baru lahir ini cinta damai dan bukan
bentukan negara fasis Jepang, pemerintah tidak menghendaki kesan itu ada pada
Sekutu yang mulai masuk ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang.
Untuk itu pemerintah tidak menghendaki adanya badan kemiliteran dalam negara
Republik Indonesia yang dapat menimbulkan kecurigaan yang tidak
diinginkan.
Tetapi perkembangan yang terjadi memperlihatkan bahwa sekutu
bukan saja melucuti senjata Jepang tapi juga berdasarkan perjanjian London 1945
antara Inggris dan Belanda, Sekutu diberi pula tugas memulihkan kedaulatan
Hindia Belanda di Indonesia. Dengan membonceng tentara Inggris, NICA
(Netherland Indies Civil Administration) masuk sebagai lembaga persiapan
untuk menegakkan kembali kedaulatan Belanda. Bentrokan senjata antara NICA, dan
kadang-kadang dengan tentara Inggris yang melindungi mereka dengan lasykar
rakyat tidak terhindarkan. Pertempuran paling sengit terjadi di Surabaya pada
tanggal 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan dan Bandung
Lautan Api.
Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945, dua bulan
setelah negara dan pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, pemerintah
menyetujui untuk meresmikan lasykar rakyat menjadi BKR (barisan
keamanan rakyat). Banyak yang tidak menyadari bahwa pada tanggal 4
september 1945 Soekarno telah mengumumkan susunan kabinetnya yang pertama. Namun
dalam susunan tersebut tidak mencantumkan adanya portofolio menteri pertahanan.
Jadi, BKR dari namanya saja tidak diniatkan sebagai pasukan militer, tetapi
hanya badan keamanan atau kepolisian yang tugasnya hanya membantu pasukan Sekutu
memelihara ketertiban serta mengumpulkan tawanan Jepang dan orang-orang Eropa
bekas tawanan untuk diserahkan kepada Sekutu.
BKR terdiri dari berbagai
unsur perlawanan rakyat, pimpinannya sebagian berasal dari PETA yang
didukung oleh 60 batalyon senapan, kemudian unsur perwira-perwira KNIL
sebelum perang seperti Oerip Soemohardjo, Didi Kartasasmita,
AH. Nasution, TB. Simatupang, Kawilarang dan lain-lain yang
tidak membawa anak buah. Selebihnya adalah para pasukan Heiho, semacam
hansip buatan Jepang. Sebulan sesudah itu, pada tanggal 11 November 1945 di
Purwokerto atas prakarsa yang dipimpin oleh Oerip Soemohardjo, diadakan
konferensi pertama para komandan BKR untuk membahas: pertama menghadapi
kekacauan dan anarchie, kedua, atas usul dari Holland Iskandar, seorang
mantan perwira Peta, untuk memilih seorang panglima besar BKR. Ada tiga panglima
besar yang diajukan untuk memimpin BKR. Pertama Kolonel Soedirman dari
kalangan santri dan seorang mantan guru Muhammadiyah di Cilacap. Kedua Oerip
Soemohardjo yang merepresentasikan perwira-perwira KNIL. Ketiga Moeljadi
Djojomartono dari unsur lasykar rakyat dari Barisan Banteng Surakarta. Lalu
terpilihlah Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar BKR, kemudian TKR, terakhir
TNI.
BKR sampai dengan TNI di masa perang kemerdekaan pada umumnya
dipimpin oleh para panglima dan komandan dari Peta berlatar belakang ulama dan
santri. Panglima Besar Soedirman misalnya, disebut oleh anak buahnya dengan
panggilan kesayangan Kajine (Pak Haji). Ini merupakan satu penghormatan untuk
beliau meski Pak Dirman sendiri belum haji.
Di Jawa Timur Komandan
resimen BKR adalah KH. Hasyim Asy’ari, komandan batalyonnya KH. Yusuf
Hasyim atau Pak Ud. Di Jawa Tengah komandan resimennya Kasman
Singodimedjo. Di Jawa Barat komandan resimennya seorang ulama yang berjuluk
Singa Bekasi, KH. Noor Ali. Hampir tidak ada komandan resimen yang tidak
bergelar “Kyayi Hadji” saat itu.
Setelah persetujuan Roem van
Royen disepakati, diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda untuk
membicarakan masa depan Indonesia. Konferensi tersebut pada tanggal 27 Desember
1949 menyepakati kemerdekaan, kecuali Irian Barat. Menyusul penyerahan
kedaulatan tersebut, TB Simatupang yang menjabat sebagai kepala staf angkatan
perang menyatakan,
“...kami sangat menyadari dampak dari perang gerilya. Dari pengetahuan
kami, negara-negara yang merdekanya dari perang gerilya biasanya akan menghadapi
kehidupan politik yang tidak akan stabil. Oleh karena itu, kami tiba pada
kesimpulan, karena kami harus mendukung suatu pemerintahan sipil, dimana kami
mendapatkan kesempatan untuk melakukan reorganisasi terhadap ketentaraan dan
memberikan pelatihan kepada anggota sesegera mungkin sehingga jumlahnya dapat
dikurangi. Dengan melaksanakan gagasan tersebut kami berharap tentara (yang
lebih profesional itu) tidak akan menjadi sumber masalah lagi bagi
pemerintah.”
MUHAMMADIYAH : Meretas Jalan
Baru Untuk Indonesia uhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar
yang masih eksis hingga kini, didirikan oleh KH. Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah
1330 (18 November 1912) di Yogyakarta.
Secara etimologis, Muhammadiyah
berasal dari kata “Muhammad” yaitu nama Rasulullah saw yang diberi ya nisbah dan
ta marbutah yang berarti pengikut Nabi Muhammad saw. Dalam Anggaran Dasar
Muhammadiyah yang baru, yang telah disesuaikan dengan UU No. 8 tahun 1985 dan
hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985,
Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar
ma’ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah.
Muhammadiyah menentang berbagai praktik bid’ah dan khurafat. Sifat gerakan ini
non politik, tetapi tidak melarang anggota-anggotanya memasuki partai politik.
Bahkan KH. Ahmad Dahlan selaku pemimpinnya juga menjadi anggota Sarekat
Islam.
Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan
jiwa pembaruan Islam di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang kehidupan
umat. Muhammadiyah memberikan titik tekan tersendiri bagi dunia pendidikan.
Langkah yang diambil Muhammadiyah antara lain, (1) memperteguh iman,
menggembirakan dan memperkuat ibadah, serta mempertinggi akhlak; (2) mempergiat
dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya;
(3) memajukan dan memperbarui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta
memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam; (4) menggiatkan dan
menggembirakan dakwah Islam serta amar ma’ruf nahi munkar; (5) mendirikan,
menggembirakan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf; (6) membimbing kaum
wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi; (7) membimbing para pemuda
agar menjadi orang Islam berarti; (8) membimbing ke arah kehidupan dan
penghidupan sesuai dengan ajaran Islam; (9) menggerakkan dan menumbuhkan rasa
tolong menolong dalam kebajikan takwa; (10) menanam kesadaran agar tuntunan dan
peraturan Islam berlaku dalam masyarakat.
Pada tahun 1930-an, menjelang
Perang Dunia II, pemimpin-pemimpin Muhammadiyah, di antaranya KH Mas Mansyur,
Prof. Kahar Muzakir, dan Dr. Sukiman Wirjosandjoyo, mensponsori berdirinya
Partai Islam Indonesia. KH. Mas Mansyur juga aktif di GAPI, bahkan diunggulkan
sebagai ketua Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan badan parlemen dari kaum
pergerakan nasional.
Sejak masa berdirinya, banyak kader Muhammadiyah
yang ikut berjuang, misalnya di perang kemerdekaan. Sementara itu setelah
Indonesia merdeka, mulai bergerak kembali ke berbagai bidang, selain juga terjun
dalam perjuangan fisik. Sementara itu, pada zaman revolusi fisik dan demokrasi
liberal, banyak anggota Muhammadiyah yang memasuki partai politik Masyumi. Dalam
dunia politik, banyak tokoh Muhammadiyah berdiri di depan.
Persebaran
Muhammadiyah dimulai sejak kelahirannya sampai saat ini. Sampai
sekurang-kurangnya tahun 1917, penyebaran Muhammadiyah bisa dibilang masih
sangat terbatas, yakni masih di daerah Kauman Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan
sendiri selain aktif tabligh, aktif pula mengajar di sekolah Muhammadiyah, dan
memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti
pengajaran shalat dan juga mengumpulkan dana dan pakaian untuk dibagikan kepada
fakir miskin.
Dengan kesungguhan para kadernya, Muhammadiyah berkembang
pesat. Pada tahun 1925 Muhammadiyah memiliki 29 cabang dengan 4.000 anggota.
Sedangkan kegiatannya di bidang pendidikan meliputi 8 Hollands Indlandse School,
1 Sekolah guru di Yogyakarta, 32 sekolah dasar 5 tahun, 1 Schakelschool, 14
madrasah dengan 119 guru dan 4000 murid. Di bidang sosial, Muhammadiyah mencatat
2 klinik di Jogya dan Surabaya dengan 12.000 pasien, 1 buah rumah miskin, dan 2
rumah yatim piatu.
Selanjutnya, penyebaran Muhammadiyah semakin meluas
lagi. Bidang pendidikan menjadi begitu melekat dengan aikon Muhammadiyah. Data
pada tahun 1985 saja tercatat lembaga pendidikan Muhammadiyah berjumlah 12.400
lebih yang tersebar di seluruh tanah air, yang terdiri dari pendidikan umum dan
pendidikan agama. Dari jumlah tersebut tercatat 15 universitas dan 23 perguruan
tinggi. Sisanya adalah sekolah TK sampai tingkat SLTA (agama dan non agama).
Sampai dengan tahun 1990, jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah berkembang
menjadi 78 buah.
Selain bidang pendidikan, Muhammadiyah juga mencurahkan
perhatiannya untuk mendirikan poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit, dan
sekarang fakultas kedokteran. Kalau pada tahun 1922 baru ada 1 rumah sakit atau
poliklinik, di tahun 1990 Muhammadiyah telah memiliki 215 rumah sakit,
poliklinik dan rumah bersalin. Kini belum ada data pasti, tapi diyakini
jumlahnya jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Muhammadiyah
yang berkembang dengan pesat, tak elak dari kesungguhan hati para pendiri dan
kadernya. Menarik kita simak pesan KH. Ahmad Dahlan, “…Aku ingin berpesan pula
hendaknya kamu bekerja dengan bersungguh-sungguh, bijaksana dan tetap
berhati-hati, dan waspada dalam menggerakkan Muhammadiyah dan menggerakkan
tenaga umat. Hal ini jangan kau kira urusan kecil. Inilah pesanku, siapa saja
yang mengindahkan pesanku, tanda mereka tetap mencintai aku dan Muhammadiyah.”
Selain itu beliau melanjutkan, “Adapun untuk menjaga keselamatan Muhammadiyah,
maka perlulah kita berusaha dan menjalankan serta mengikuti garis khittahku;
hendaklah kamu sekali-kali tidak menduakan pandangan Muhammadiyah dengan
perkumpulan lain, jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan
kritikan, jangan sombong, jangan berbesar hati kalau menerima pujian, jangan
jubirya (ujub, kibir, riya), ikhlas dan murnikan hati kalau sedang berkorban
harta benda, pikiran dan tenaga, dan harus bersungguh hati dan tetap tegak
pendirianmu!” pesannya.
Yeni Rosdianti Rasio
NAHDLATUL ULAMA : Mengantar Kiai untuk
RI-1 Nahdlatul Ulama (NU) berarti kebangkitan ulama. Dibidangi oleh
tokoh-tokoh ulama seperti Hadhratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari
(1871-1947) dan KH. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971). NU lahir pada tanggal 31
Januari 1926 di Surabaya dan kini menjadi salah satu organisasi dan gerakan
Islam terbesar di Indonesia.
NU lahir dari Komite Hijaz yang bertujuan
mengupayakan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan
penganut salah satu mazhab yang empat (Hanafi, Syafi’i, Hanbali dan Maliki).
Sebagian besar yang mendominasi gerakan ini adalah mazhab
Syafi’i.
Berbasiskan massa pesantren di seluruh Nusantara, NU mencorong
menjadi sebuah gerakan kultural yang sangat berkembang. Soliditas di kalangan NU
juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kuatnya kekerabatan internal, baik yang
disebabkan oleh seperguruan dalam menimba ilmu agama (pesantren sebagai tempat
belajar), sebab nasab (keturunan), dan juga silaturahim yang dijalin. Dan tentu
saja ukhuwah Islamiyah dan kesatuan akidah.
Kepengurusan Nahdlatul Ulama
terdiri atas: Mustasyar (berfungsi sebagai Badan Penasihat), Syuriah (berfungsi
sebagai pimpinan tertinggi) dan Tanfidziyah (yang berfungsi sebagai Pelaksana
Harian). Kepengurusan NU juga dilengkapi dengan berbagai lajnah, lembaga dan
badan otonomi.
Dalam kehidupan politik, Nahdlatul Ulama ikut aktif
semenjak zaman pergerakan kemerdekaan di masa penjajahan. Semula, Nahdlatul
Ulama aktif sebagai anggota Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), kemudian Majlis
Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), baik yang dibentuk di zaman Jepang maupun
yang didirikan oleh seluruh organisasi Islam setelah merdeka sebagai
satu-satunya partai politik umat Islam Indonesia. Karena berbagai perbedaan,
pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama, menyusul PSII, menyatakan menarik diri dari
keanggotaan istimewa Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik.
Nahdlatul Ulama bersama dengan PSII dan Perti membentuk Liga Muslimin Indonesia
sebagai wadah kerja sama partai politik dan organisasi Islam. Dalam pemilihan
umum tahun 1955 Nahdlatul Ulama muncul sebagai partai politik besar ketiga. Pada
masa Orde Baru Nahdlatul Ulama bersama partai politik lainnya (PSII, Parmusi.
Perti) berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian sejak tahun
1984 NU menyatakan diri kembali ke khittah 1926, yaitu melepaskan diri dari
kegiatan politik dan menjadi organisasi sosial keagamaan.
Meski Khittah
1926 NU pada mulanya diilhami oleh suatu pemikiran bahwa keterlibatan secara
langsung dalam kancah politik praktis ternyata tidak memberikan ‘keuntungan’
yang signifikan bagi kelangsungan hidup organisasi. Perjalanan NU kemudian
tampak lebih didominasi oleh aktivitas politik. Inilah yang kemudian memunculkan
ide untuk kembali ke khittah 1926. Bukan berarti NU harus meninggalkan dunia
politik, namun netralitas politik tetap menjadi pilihan NU. Karena itu, untuk
menjaga sikap netral itu, dapat dimaklumi jika PBNU melarang adanya rangkap
jabatan bagi segenap pengurusnya dengan jabatan politik.
Dalam
praktiknya, anggota NU masih ada yang di PPP, tak sedikit yang menyeberang ke
Golkar, dan tidak dilarang juga masuk PDI. Ini terjadi dalam kurun sekitar
1984-1998. Sampai kemudian pada tahun 1999 saat gelombang reformasi menyeruak,
NU bisa berkampanye untuk rumahnya sendiri’ yaitu Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB). Langkah ini dianggap sebagai langkah “non politik” dari “politik” NU, di
mana NU tidak mengubah bentuk menjadi organisasi politik secara “langsung”
(karena berarti ini mencederai khittah 1926) namun menampilkan representasi
organisasinya yang memiliki kekuatan sosial cukup signifikan di Indonesia dalam
jaket PKB.
Meski bukan satu-satunya partai bentukan warga NU, di masa
inilah PKB meraih simpati massa—khususnya dari kalangan santri—Islam yang cukup
besar, hingga mampu menduduki peringkat lima besar partai pemenang pemilu 1999.
Sebagai cucu dari pendiri NU, KH. Hasyim Asy’ari, sosok Abdurahman Wahid
atau Gus Dur tak terlepas dari perkembangan Nahdlatul Ulama. Menjabat selama
tiga periode berturut-turut dalam pucuk kepemimpinan di PBNU, pemikiran Gus Dur
banyak memberikan “corak” bagi perkembangan NU berikutnya. Ia disebut-sebut
sebagai seseorang yang memadukan pemikiran tradisional dan kontemporer. Greg
Barton, dosen mata kuliah agama dan kajian Asia di Universitas Deakin Australia
menulis dalam disertasinya yang berjudul “The Emergence of Neo Modernism”, salah
satunya mengupas pemikiran beberapa tokoh Indonesia, di antaranya Gus Dur. Gus
Dur adalah sosok yang penuh kontroversi dan dianggap telah memelopori bangkitnya
gerakan liberalisme Islam di kalangan anak muda NU.
Gus Dur kemudian
terpilih sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang dengan demikian harus
meletakkan jabatan sebagai ketua PBNU. Dalam perkembangannya, saat pemilihan
presiden dilaksanakan di Senayan, pada tahun 1999 terjadi tarik-menarik.
Lobi-lobi tokoh-tokoh Islam di DPR/MPR menghasilkan konsesi politik yang
berujung pada pemenangan Abdurrahman Wahid sebagai orang nomor satu di republik
ini. Namun, selama kepemimpinannya, pemerintah menuai badai kritik dan dipenuhi
langkah-langkah yang juga penuh kontroversi. Gus Dur akhirnya lengser setelah
pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dalam Sidang Istimewa.
Besarnya
organisasi Nahdatul Ulama yang oleh para penggagasnya—dengan segala
kejernihannya—dimaksudkan untuk menegakkan Izzul Islam wal muslimin. Nyatanya
cukup memberikan corak bagi khazanah sosial politik di Indonesia. Keberadaan
organisasi Islam terbesar di negeri Indonesia ini tak pelak mengundang harapan
bagi segenap kaum muslimin di Indonesia khususnya untuk memberikan kontribusi
bagi kemaslahatan umat, seluas-luasnya.
Yeni Rosdianti Rasio
Al Irsyad Al Islamiyah : Gerakan
Reformasi Islam Adalah Jamiat Khair, sebuah organisasi Islam tempat para
ulama dan aktivis bergabung, tempat bermulanya Ahmad Soorkati mengawali karir
dakwahnya di Indonesia. Ia diundang secara khusus oleh gerakan ini untuk menjadi
pengajar pada berbagai badan pendidikan yang dirintisnya pada tahun 1912. Ia
datang dari Sudan, membawa dan mengusung pola pikir rasional dalam berbagai
kuliahnya.
Pola pikir itu pula yang membidani lahirnya al-Irsyad
al-Islamiyah, sebuah gerakan pembaruan, memperbaiki pemahaman keberagamaan
Muslim Indonesia kala itu. Perbedaan prinsipnya dengan beberapa kalangan Arab
kala itu, kian membuatnya menggebu melakukan pembaruan. Bahkan dengan Ahmad
Dahlan dan KH. Zam Zam, bertiga mereka pernah berjanji untuk berdakwah tak kenal
lelah merehabilitasi pemahaman agama.
Dari sinilah peran terbagi-bagi,
Ahmad Dahlan bergerak untuk kalangan pribumi dengan Muhammadiyahnya dan Soorkati
sendiri mengkhususkan diri berdakwah di kalangan Arab dengan al-Irsyad. Secara
organisatoris, Ahmad Soorkati bukan satu-satunya pendiri al-Irsyad. Ada tokoh
lain seperti Syekh Umar Mangqush, said Mash’abi, Saleh Ubayd Abat dan Salim bin
Alwad Bawa’i.
Al-Irsyad sebetulnya terinspirasi dan diwarnai oleh
pemikiran Syekh Rashid Ridha yang mendirikan Jam’iyat Da’wah wa al-Irsyad di
Mesir. Tujuan utama dari gerakan ini adalah menghasung kaum Muslim mengabdikan
dirinya dalam mendidik umat dan memberikan yang terbaik untuk
Islam.
Gerakan ini pada awalnya berdiri di Jakarta pada 6 September 1914,
dua tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Tapi dalam waktu singkat terus
berkembang dengan pesat ke beberapa kota lain di Pulau Jawa. Setidaknya dalam
gerakan awalnya, ada lima prinsip yang dengan setia selalu dijaga oleh
al-Irsyad. Pertama, meneguhkan doktrin persatuan kaum Muslim dan membersihkan
ibadah dari unsur-unsur bid’ah. Kedua, mewujudkan kesetaraan derajat di antara
Muslim dalam menggali al Qur’an dan Sunnah. Ketiga, memerangi taqlid yang
merebak. Keempat, menyiarkan ilmu dan ajaran Islam dan kelima, membangun
pemahaman antara Muslim Indonesia dan keturunan Arab di
Indonesia.
Konsentrasi awal gerakan ini untuk mensukseskan programnya
adalah membangun dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan tarbiyah. Bisa
dibilang, al-Irsyad adalah salah satu gerakan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh
bangsa di awal-awal kemerdekaan dengan program dan perannya. Agenda-agenda
reformasi yang diusungnya tanpa ragu lagi telah memberikan peran tersendiri
dalam perjuangannya di Indonesia. Bahkan, sebagian besar tokoh besar
Muhammadiyah kala itu adalah kader-kader yang juga dibina dalam lembaga
pendidikan al-Irsyad.
Gerakan ini dalam perkembangannya
mengkonsentrasikan diri dalam perbaikan kondisi relijius kaum Muslim, dari
kalangan Arab khususnya dengan cara mendirikan madrasah, rumah piatu, panti
asuhan dan juga rumah sakit. Tak ketinggalan, menyebarkan ide reformasi lewat
tulisan dan penerbitan pun dilakukan oleh gerakan lewat berbagai even dan aksi,
mulai dari publikasi, kelompok studi sampai aksi.
Pada tahun awal
berdirinya, al-Irsyad sudah memiliki Madrasah Awaliyah dengan jenjang pendidikan
selama tiga tahun. Ada juga Madrasah Ibtidaiyah dengan jenjang empat tahun,
madrasah Tajhiziyah berjenjang dua tahun dan Madrasah Mu’alimin yang dikhususkan
untuk para guru. Singkat kata, peran al-Irsyad al-Islamiyah dalam membangun umat
dan membangun bangsa tak bisa diragukan lagi.
Tapi sungguh sayang,
organisasi dengan peran panjang dan besar itu kini tengah digoyang badai.
Perbedaan pendapat yang kian meruncing terjadi di dalam tubuh gerakan pelopor
kebangkitan ini. Perbedaan tersebut terus berlanjut hingga ke meja hijau. Sebuah
peristiwa yang mengatakan, sejarah besar tak lagi mampu menyatukan hati. Semoga
ikatan hati (mukmin) kembali menyatukan organisasi ini.
